Bulukumba – Polemik dalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bulukumba kembali menjadi sorotan. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak pemerintah setempat untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bulukumba.
Keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai kurang maksimal terus bermunculan. Permasalahan ini mendapat perhatian dari salah satu Aktivis HMI, Riswan, yang menilai bahwa KTP merupakan dokumen penting yang sangat dibutuhkan dalam berbagai urusan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga kebutuhan pekerjaan.
Menurutnya, sistem pelayanan dan pencetakan KTP seharusnya berjalan lebih efektif dan responsif, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Sering ditemukan keluhan bahwa sejak pukul 07.00 pagi, antrean sudah habis. Hal ini menimbulkan dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam proses pelayanan,” ujar Riswan.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam proses pelayanan pembuatan KTP.
Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu sumber utama permasalahan di lapangan.
Selain itu, masyarakat juga meminta adanya transparansi terkait standar waktu penyelesaian dokumen serta solusi konkret atas kendala teknis yang kerap terjadi.
