Bulukumba — Sejumlah warga mengeluhkan proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Mall Pelayanan Publik Bulukumba yang dinilai semakin rumit dan berlarut-larut. Keluhan ini muncul setelah beberapa warga mengaku telah berulang kali datang untuk mengurus dokumen kependudukan tersebut, namun hingga kini KTP yang diajukan belum juga selesai.
Salah seorang warga, Zulkifli, asal Kecamatan Herlang, Kelurahan Tanuntun, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pelayanan yang ia terima. Ia menyebut, setiap kali mendatangi loket pelayanan, selalu ada kendala yang disampaikan petugas, mulai dari keterbatasan blangko hingga nomor antrean yang telah habis.
“Saya sudah 20 kali datang ke sini mengurus KTP, tapi sampai sekarang belum selesai. Padahal saya datang pagi sekali, bahkan jam 07.00, tapi tetap saja kehabisan nomor antrean,” ujar Zulkifli.
Kondisi tersebut membuat ia harus bolak-balik tanpa kepastian waktu penyelesaian. Zulkifli juga menduga adanya praktik tidak transparan dalam proses pengurusan KTP.
“Kalau dilihat, banyak yang datang belakangan justru sudah selesai KTP-nya. Jadi kami curiga mungkin harus ada orang dalam atau plus – Plus agar prosesnya lebih cepat,” tambahnya.
Keluhan Zulkifli tersebut mendapat perhatian dari Aktivis Asatu Ikar. Ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil tindakan tegas jika benar terdapat praktik yang merugikan masyarakat.
“Kami berharap ada tindakan tegas dari pemerintah. Jika memang ada praktik orang dalam atau pungutan liar agar KTP cepat selesai, itu harus ditindak,” tegasnya.
Ikar berharap adanya perbaikan dalam sistem pelayanan administrasi kependudukan, mengingat KTP merupakan dokumen penting yang dibutuhkan dalam berbagai keperluan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga pekerjaan.
Sementara itu, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bulukumba melalui salah satu pejabat di bidang pelayanan pendaftaran penduduk memberikan tanggapan singkat saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.
“Kalau ada waktu, silakan ke kantor. Kebetulan saya sedang ada kegiatan di Polres untuk verifikasi calon siswa Polri,” ujarnya.
Selain itu, warga juga meminta transparansi terkait standar waktu penyelesaian serta solusi konkret terhadap kendala teknis yang sering terjadi. Dengan pelayanan yang lebih efektif dan responsif, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik dapat meningkat.
