Salah satu Mobil Dinas (Plat Merah) terpantau melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan bakar minyak Umum (SPBU) yang berada di jalan Kusuma bangsa Kabupaten Bulukumba, mobil dengan nomor polisi DD 8083 H diketahui mobil oprasional aset Dinas Pekerjaan Umum (PU) jenis Kendaraan Roda 4 Toyoya Hilux warna hitam. (10/02/2026)
Udin Karim salah satu pengurus Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (L-PATI) melihat kegiatan tersebut lalu mampir mempertanyakan ” jadi saya tanya apakah bapak tidak keliru mengisi BBM jenis solar subsidi? Jadi dia jawab mengatakan tidak, mobil ini mobil oprasional pak dan kami pakai uang pribadi beli BBM” tutur Udin Karim,
” Dua orang di atas mobil, namanya Ikram dan sopirnya saya tidak pertanyakan namanya, poinya begini Sebagai ASN harusnya paham terkait aturan jenis BBM subsidi di peruntukan untuk siapa? Dan di aturan juga jelas mengatakan bahwa mobil dinas atau kendaraan termasuk kendaraan operasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) maupun BUMN/BUMD yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah tindakan ilegal dan melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah.” Jelas udin karim
Aturan larangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (seperti Solar/Biosolar dan Pertalite) bagi instansi pemerintahan, BUMN, dan BUMD didasarkan pada prinsip bahwa subsidi harus ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, bukan untuk kendaraan dinas/operasional milik negara.
• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
• Perpres Nomor 117 Tahun 2021 (Perubahan ketiga atas Perpres 191/2014), yang semakin mempertegas pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu.
• Peraturan Menteri ESDM (seperti Permen ESDM No. 1 Tahun 2013) yang melarang kendaraan dinas menggunakan BBM subsidi.
Editor:Bimbo
